Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
blog-img-10

Posted by : admin

DPMD Kampar Kunjungi DPMN Pasaman Barat

Kamis, 29 Desember 2022, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Ambar Rustantini, SH, MH bersama Analis Kepegawaian DPMD Kampar, Zun Nasri Mansur, S.IP melakukan kunjungan ke DPMN Pasaman Barat. Kehadiran DPMD Kampar disambut oleh Sekretaris DPMN, Khairuddin, S.Pd, M.Si dan didampingi oleh PSM Ahli Muda, Ina Poristinawati, S.KM,M.KM dan Riko Anjuja, S.IP.
Masing-masing pihak saling berbagi informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kampar dan Pasaman Barat.

Kabupaten Kampar memiliki Desa sebanyak 242 Desa dan 8 Kelurahan dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 224.636.030.000. Pelaksanaan Evaluasi APBDes dilakukan oleh Camat setelah mendapat pendelegasian wewenang oleh Bupati. DPMD Kampar memiliki tipe A dengan 4 bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Pemdes, UED, SDA dan TTG serta Bidang Keuangan dan Aset Desa.
Kabupaten Kampar saat ini sedang melakukan penataan Desa sebanyak 9 Desa. Salah satu Desa di Kampar, Desa Wisata Koto Masjid, peraih Juara 2 Desa Wisata Terbaik Nasional kategori Souvenir. Sedangkan Sekretaris DPMN Pasaman Barat menyampaikan bahwa Pasaman Barat memiliki 19 Nagari Induk dan 71 Nagari hasil penataan. Total Nagari di Pasaman Barat saat ini berjumlah 90 Nagari. Pelaksanaan Evaluasi APBNagari dilakukan Bupati melalui Tim Evaluasi APB Nagari Kabupaten. Dana Desa Pasaman Barat Tahun 2023 berjumlah Rp. 34.415.963.000. DPMN Pasaman Barat memiliki tipe B dengan 3 bidang, yaitu Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang PPSDM dan Bidang UEM, TTG dan SDA. Tahun 2022, Nagari Kinali pengelola Dana Desa terbesar kedua di Indonesia. Nagari Kinali pada tahun sebelumnya juga Juara 1 Transparansi Dana Desa di Sumatera Barat.

Kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi kedua pihak karena dapat berbagi informasi terkait peluang dan tantangan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Nagari di masing-masing Kabupaten.