RAPAT KOORDINASI PROFIL NAGARI DAN PENATAAN ASET TANAH MILIK NAGARI

  • Feb 09, 2021
  • Posting by Admin
  • Editor by PPM

...

Rapat Koordinasi Profil Nagari Dan Penataan Aset Tanah Milik Nagari dibuka oleh Etris Dsem, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat yang menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat, yaitu nagari wajib mengimput profil nagari, karena profil Nagari merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan nagari yang meliputi data dasar keluarga yang meliputi data dasar keluarga, potensi SDA, Kelembagaan, SDM, Prasarana/Sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi.

Profil Nagari sangat penting karena sebagai dasar perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan menjadi acuan nasional, menjadi acuan dalam perhitungan pembagian dana desa dan alokasi dana desa, Profil nagari diperlukan dalam mengevaluasi pembangunan desa di berbagai tingkatan dari desa hingga tingkat nasional, sebagai acuan dalam mengalokasikan program dan anggaran secara efektif dan efisien diatur dalam Permendagri No 114Tahun2014, sebagai acuan dalam penetapan sotk Nagari yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Profil nagari dapat juga digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat perkembangan Nagaridan Profil Nagari sebagai acuan dalam pembagian dana transfer dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.

...

Rapat dilanjutkan oleh Heru Gunawan selaku Kasi PHP dari Badan Pertanahan Nasional menjelaskan tentang sertifikasi tanah Nagari diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar hewan, tambatan perahu, banguna Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.Aset lainnya milik Nagari yaitu Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil kerjasama Desa danKekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset nagari yang berupa tanah harus memiliki sertifikat tanah atas nama pemerintah Nagari, asset nagari berupa bangunan harus memiliki bukti status kepemilikan dan aset nagari dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.