TUPOKSI BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT


...

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan Dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

  • Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat
  • Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Partisipasi
  • Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan koordinasi kelembagaan dan partisispasi masyarakat
  • Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan
  • Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat
  • Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan desa
  • Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
  • Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan dan kelembagaan masyarakat.Uraian tugas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

  • Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)
  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tekhnis Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  • Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif
  • Melaksanakan pengelolaan data Kelembagaan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif
  • Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan perencanaan partisipatif
  • Melaksanakan pembinaan terhadap Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap Badan Kerjsama Antar Nagari (BKAN)
  • Melaksanakan fasilitasi program pembangunan partisipatif di desa
  • Melaksanakan pembinaan program pembangunan partisipatif di desa
  • Melaksanakan survey, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan partisipatif di desa
  • Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Kelembagaan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif
  • Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Masyarakat dan Pertimbagan pengambilan kebijakan
  • Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
  • Seksi pengembangan kawasan pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat.Seksi pengembangan kawasan pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan :

  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendataan Profil, Potensi dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
  • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)
  • Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Pendataan Profil, Potensi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
  • Melaksanakan pengelolaan data Pendataan Profil, Potensi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
  • Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pendataan Profil, Potensi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
  • Melaksanakan inventarisasi potensi kawasan pedesaan
  • Melaksanakan fasilitasi pembuatan dokumen pengembangan kawasan pedesaan
  • Melaksanakan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
  • Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  • Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pengembagan Kawasaan Perdesaan
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
  • Seksi Kelembagaan dan Kerjasama pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan kelembagaan dan kerjasama Pemerintahan Nagari. Kepala sub Bidang kelembagaan dan Kerjasama Pemerintahan Nagari Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

  • Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan, serta batas desa, desa adat dan kenagarian lingkup Kabupaten Pasaman Barat
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan pembuatan peta dan batas wilayah nagari lingkup propinsi
  • Perumusan kebijakan kelembagaan dn perumusan di pemerintahan Nagari
  • Melaksanakan monitoring ke masing-masing Nagari tentang pengembangan pembangunan Fisik nagari
  • Perumusan kerjasama nagari dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  • Mengevaluasi kegiatan masing-masing Nagari serta melakukan pengawasan terhadap pencairan dana alokasi Nagari
  • Menyiakan Penyusunan Rencana program kerja dibidang kelembagaan dan kerjasama Pemerintahan Nagari
  • Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Kelembagaan dan kerjasama Pemerintahan Nagari sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani kebijakan tekhnis lembaga pemerintahan terkait
  • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang berisifat rutinitas sesuai dengan kewenangan
  • Melaksanakan penyusunan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Sub bidang kelembagaan dan kerjasama Pemerintahan Nagari
  • Melaksakan tugas operasional tekhnis dan administratif pelaksanaan kebijakan di Sub bidang kelembagaan dan kerjasama Pemerintahan Nagari