Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dana Desa perlu dilakukan Evaluasi untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

About Us

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • BIDANG

    SEKRETARIAT

    Lihat

    PKM

    Lihat

    UEM

    Lihat

    SOSBUD

    Lihat